Pesan Jokowi: OSS Harus Jadi Pintu Masuk Terpercaya

portalutama.comJakarta, CNBC Indonesia Online Single Submission (OSS) atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sudah banyak dimanfaatkan para pelaku usaha. Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memperbaiki platform OSS.

“OSS di semua baik kabupaten, kota, dan provinsi platform-nya betul-betul. Agar ngomong 5 menit, betul. 1 jam, betul 1 jam. Saya ngomong 1 jam, tapi faktanya 6 bulan, nanti enggak dipercaya,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2022, Rabu (30/11/2022).

Oleh karena itu, Jokowi menilai banyak yang harus diperbaiki dalam platform OSS ini.

Seperti diketahui OSS adalah sistem perizinan berbasis risiko dengan mengandalkan teknologi informasi yang mengintegrasikan proses perizinan di daerah dan pusat guna mempercepat dan mempermudah kegiatan usaha atau investasi di Tanah Air. Adapun OSS juga membantu para pelaku usaha, termasuk UMKM dalam mendapatkan izin berusaha salah satunya yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB).

OSS berbasis risiko dalam perizinan berusaha ini telah diresmikan oleh Jokowi pada 9 Agustus 2021. Artinya, OSS telah berjalan selama lebih dari satu tahun.

Sejak awal, sistem OSS berbasis risiko dibangun bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan keterjaminan dalam mendapatkan izin berusaha bagi para pelaku usaha di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa investor perlu dilayani dengan baik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebab dia menilai para investor turut mengangkat pertumbuhan perekonomian daerah.

Menurut dia, DPMPTSP juga merupakan garda terdepan dalam mengurus proses investasi.

“Padahal menteri keuangan mengatakan investasi harus ditingkatkan. Maka garda terdepan DPMPTSP,” ujar Bahlil.

Kemudahan investasi menjadi hal yang penting, apalagi kini Indonesia semakin menarik di mata investor asing. Kementerian Investasi pun tidak pandang bulu memberikan layanan investasi kepada penanam modal asing.

Bahlil menegaskan ‘karpet merah’ diberikan kepada semua investor, termasuk dari asing, selama menaati undang-undang yang berlaku. Alhasil, dia menuturkan banyak negara asal modal investasi yang kini bergeser.

Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya di bawah lima besar, kini berada di posisi keempat. Kemudian, Eropa yang selama ini hanya didominasi satu negara, kini mulai bertambah, yakni ada Swiss dan Belanda. Capaian ini menurutnya juga hasil dari kesuksesan UU Cipta Kerja. Menurut Bahlil, investor sangat mengapresiasi capaian tersebut.

“Ini semua terjadi karena arahan Presiden untuk tidak boleh memperlakukan satu negara diberikan karpet merah,” kata dia.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut mengungkapkan, Indonesia mampu menarik Foreign Direct Investment(FDI) lebih dari US$ 100 miliar dalam lima tahun terakhir.

Angka ini dinilainya fantastis, karena negara ASEAN ini di samping Singapura, Indonesia nomor dua yang menarik investasi ke dalam negeri. Sehingga penting untuk Indonesia bisa memudahkan investor masuk ke dalam negeri.

“Oleh karena itu apa yang disampaikan Presiden kita semua harus kompak, jangan mempersulit investasi, kita bangun ekosistem, bukan memberikan proyek,” jelasnya.

Hal serupa juga disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB), Azwar Anas. Menurutnya perlu adanya sebuah reformasi birokrasi yang dapat melancarkan investasi, mulai dari teknologi digitalisasi hingga SDM yang berkualitas.

“Karena kalau investasi bertambah, pasti lapangan pekerjaan akan bertambah. Ngukurnya mudah. Harus terintegrasi,” jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga mengungkapkan Indonesia perlu memberikan kemudahan dalam perizinan sehingga banyak industri yang bisa masuk dan berinvestasi.

Multiplier efeknya banyak, demand listrik akan bertambah, keperluan material akan bertambah. Ini akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” ungkap dia.

Di samping kemudahan, penataan ekosistem dan perizinan juga perlu dilakukan. Caranya adalah melalui sistem aplikasi terintegrasi dan online. Kemudian menurut dia, calon investor juga diperlukan insentif seperti tax holiday atau fasilitas perpajakan.

“Inilah yang harus kita terus komunikasi, saling memberikan masukan, apa yang dibutuhkan daerah dikomunikasikan dengan pusat terkait kewenangan masing-masing,” papar Arifin.

error: Content is protected !!