Proses Hukum Lukas Enembe: Silang Suara Warga Papua

Sekelompok warga yang tergabung dalam Honai Anti Korupsi Papua, mendesak sejumlah pihak untuk bersikap tegas terhadap gubernur Lukas Enembe. Pekan ini, mereka datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta. Ismail Asso, mewakili Honai Anti Korupsi Papua kepada VOA mengatakan semestinya proses hukum terhadap Lukas Enembe berjalan sesuai aturan.

“Sudahlah, kalau orang ini tersangka ya sudah dilanjut saja, gitu kan. (Desakan) kita lebih pada penegakan hukum, itu saja. Kalau lebih dari itu, enggaklah. Walaupun ada yang mungkin akal pendek, sumbu pendek, lalu kemudian emosional segala macam, ya itu situasional, itu juga ada batasan waktunya,” kata Ismail.

Tokoh NU Papua ini tidak menyangkal bahwa ada sebagian warga mendukung Lukas Enembe. Mereka bahkan bertahan di sekitar rumah gubernur Papua itu untuk melakukan penjagaan. Menurutnya, tindakan ini dilakukan kemungkinan sebagai tindak balas jasa bud karena selama ini mereka menerima bantuan dari Lukas Enembe. Wajar, katanya, jika kelompok massa ini melakukan pembelaan.

Aksi demo Honai Antikorupsi Papua di Gedung KPK, Jakarta, menuntut penjemputan paksa Lukas Enembe. (Foto: HAKP)

Aksi demo Honai Antikorupsi Papua di Gedung KPK, Jakarta, menuntut penjemputan paksa Lukas Enembe. (Foto: HAKP)

“Tapi kita rasional saja. Saya rasional, bahwa kalau memang sesuatu itu dianggap sudah menyalahi hukum dan praktek korupsi, dan statusnya memang tersangka,” tandasnya.

Ismail mengurai beberapa kondisi yang terjadi sepanjang masa kepemimpinan Lukas Enembe. Dia mengakui, pada periode lima tahun pertama sebagai gubernur, Lukas Enembe cukup mampu memimpin Papua. Namun, dalam periode kedua, kepemimpinannya sudah tidak efektif karena Lukas Enembe berada dalam kondisi sakit. Ismail bahkan mengatakan, di Papua ada semacam kekosongan kepemimpinan.

Kondisi lain yang memperumit keadaan, menurut Ismail, adalah adanya persoalan-persoalan di Papua yang belum diatasi. Termasuk di dalamnya adalah ketidakadilan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Kali ini, katanya, seolah-olah masyarakat Papua memanfaatkan kasus Lukas Enembe untuk menunjukkan perlawanan terhadap Jakarta.

Pertemuan pegiat Honai Antikorupsi Papua dengan pejabat Kemenkopolhukam di Jakarta. (Foto: HAKP)

Pertemuan pegiat Honai Antikorupsi Papua dengan pejabat Kemenkopolhukam di Jakarta. (Foto: HAKP)

Terkait dukungan, Ismail memastikan hanya sekelompok masyarakat tertentu yang melakukannya. Ismail sendiri mengaku berasal dari wilayah adat yang sama dengan Lukas Enembe, tetapi tidak bersikap sama.

“Saya sampaikan, untuk mengakhiri semua ini, segera lakukan penahanan. Negara tidak boleh kalah, karena juga beliau ini kan sudah tersangka. Untuk menahannya, negara juga punya alat. Kalau ada perlawaan, segala macam, itu memang resiko,” tandasnya.

KPK sendiri sampai saat ini belum mampu melakukan pemeriksaan terhadap Lukas Enembe, begitupun terhadap istri dan anaknya. Melalui pengacaranya, Lukas Enembe berulangkali meminta ijin berobat, yang juga menjadi alasan mundurnya proses pemeriksaan itu sendiri.

Persoalan Kemanusiaan

Sementara, Dr. Socratez Ambirek Godmendemban Yoman, Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua melihat persoalan ini bukan hanya terkait Lukas Enembe, tetapi Orang Asli Papua (OAP) secara umum.

“Persoalan yang dihadapi oleh Pak Lukas Enembe, gubernur provinsi Papua itu sesungguhnya persoalan Orang Asli Papua, bukan persoalan Pak Lukas Enembe. Mengapa, karena ini persoalan harkat dan martabat kemanusiaan Orang Asli Papua yang dilecehkan, yang dihina dan direndahkan, dan dikriminalisasi,” kata Pendeta Yoman.

Ketika ditanya VOA terkait upaya hukum yang dilakukan KPK, Pendeta Yoman menyatakan bahwa dirinya melihat sisi kemanusiaan dan pelayanan pastoral serta dukungan moral kepada Lukas Enembe.

Gubernur Papua, Lukas Enembe membeli 5 ton ubi dan pangan lokal untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak pandemi corona, 5 Mei 2020. (Foto: Humas Pemda)

Gubernur Papua, Lukas Enembe membeli 5 ton ubi dan pangan lokal untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak pandemi corona, 5 Mei 2020. (Foto: Humas Pemda)

“Saya mempunyai tanggungjawab moral untuk kesehatan pak Lukas Enembe, Gubernur Papua. Saya tidak ada urusan dengan KPK yang jelas-jelas politisasi dan kriminalisasi dan juga konspirasi politik. Harapan saya semua orang sebaiknya melihat sisi kemanusiaan, yaitu kesehatannya,” ujar dia.

Dewan Gereja Papua telah melakukan kunjungan ke rumah pribadi Lukas Enembe pada 1 Oktober 2022 lalu. Kunjungan itu disebut Pendeta Yoman sebagai bentuk dukungan moral, dan memberi kekuatan kepada Lukas Enembe sebagai pemimpin Papua.

“Lukas Enembe itu pemimpin rakyat kecil di Papua, sehingga kami secara bersama-sama berdiri untuk menguatkan dia,” kata Pendeta Yoman.

“Kami dari Dewan Gereja Papua melihat, itu persoalan kemanusiaan, persoalan kesehatan beliau menjadi prioritas. Jadi kami minta itu, bahwa dia diberi kesempatan berobat, bila perlu dokternya dari Singapura itu bisa didatangkan,” tambahnya.

Presiden Joko Widodo (tengah) dan Ibu Negara Iriana (tengah ke-2 dari kanan) tiba di Jayapura, Papua, disambut oleh Gubernur Papua Lukas Enembe (kiri) dan istrinya Yewuce (kanan). (Foto: AFP)

Presiden Joko Widodo (tengah) dan Ibu Negara Iriana (tengah ke-2 dari kanan) tiba di Jayapura, Papua, disambut oleh Gubernur Papua Lukas Enembe (kiri) dan istrinya Yewuce (kanan). (Foto: AFP)

Suara Aktivis Mahasiswa

Kalangan aktivis mahasiswa justru bersikap lebih jauh. Mereka tidak peduli dengan proses hukum yang terjadi. Setidaknya, itulah yang disampaikan Yance Yobee, Sekretaris Jenderal Nasional Aliansi Mahasiswa Papua ketika dihubungi VOA.

“Kami, Aliansi Mahasiswa Papua melihat, bahwa kasus ini, bagi kami secara organisasi, mau ditahan atau tidak, itu bukan urusan organisasi kami. Tetapi yang perlu dilihat adalah, bahwa Lukas Enembe, serta elit Papua lain, merupakan perpanjangan tangan dari kolonial Indonesia,” tegasnya.

Tidak hanya Lukas Enembe, bagi AMP seluruh bupati dan elit politik lain di Papua adalah pepanjangan tangan kekuasaan Indonesia. Wajar, jika kemudian korupsi terus terjadi di daerah tersebut. Para elit inilah, lanjut Yance, yang menjual perizinan dan menyebabkan hilangnya tanah adat Papua.

“Tidak ada satupun rakyat Papua yang menghendaki tanahnya dirampas, karena bagi rakyat Papua, tanah itu adalah mama, tanah yang memberikan makanan, tanah yang memberikan kehidupan,” ujar Yance.

Elit Papua selama ini memperlancar investasi dari luar, dan menikmati kekayaan dari praktik itu. Padahal setelah tidak berkuasa, Jakarta akan menyeret para elit itu dalam kasus hukum.

“Sama hal juga dengan kasus Barnabas suebu, seketika lepas dari jabatan. Kalau kita melihat ke belakang, Jakarta menjeratnya Barnabas Suebu dengan kasus korupsi,” tambahnya.

Dibanding kasus Lukas Enembe, menurut Yance, Papua lebih baik memberi perhatian terhadap banyak kasus kemanusiaan yang terjadi. Kasus mutilasi empat warga di Mimika seolah seketika hilang dari pembicaraan begitu kasus Lukas Enembe muncul. Begitupun berbagai kasus pelanggaran HAM lain yang menumpuk tanpa ditangani.

Yance juga mengingatkan, saat ini Papua terancam oleh rencana pertambangan di Blok Wabu hingga perluasan perkebunan sawit di banyak tempat. Semua itu lebih membutuhkan perhatian, dibanding kasus Lukas Enembe. [ns/ab]

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.