Perundingan Damai Tentara Ethiopia dan Pasukan Tigray Dimulai

Perundingan damai resmi pertama untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama dua tahun antara tentara Ethiopia dan pasukan dari wilayah utara negara itu, Tigray, dimulai di Afrika Selatan pada Selasa (25/10) dan dijadwalkan berakhir pada Minggu (30/10), kata pemerintah Afrika Selatan.

Banyak hal yang dipertaruhkan dari perundingan tersebut terutama kesempatan untuk mengakhiri konflik yang telah menewaskan ribuan orang, menyebabkan jutaan orang terlantar dan ratusan ribu orang di ambang kelaparan di negara terpadat kedua di Afrika itu. Konflik yang berlangsung telah mendestabilisasi kawasan Tanduk Afrika.

Perundingan yang dimediasi Uni Afrika itu dimulai ketika pihak pemerintah Ethiopia memperoleh kemajuan signifikan di medan tempur, dengan merebut kembali beberapa kota besar di Tigray pada pekan lalu.

Serangan pemerintah, yang dilakukan bersama dengan pasukan sekutu dari negara tetangga Eritrea, telah menimbulkan kekhawatiran akan bahaya lebih lanjut bagi warga sipil, sehingga membuat para pemimpin Afrika, Amerika Serikat, Eropa dan Paus Fransiskus untuk menyerukan gencatan senjata dan perundingan sesegera mungkin.

Uni Afrika mengatakan bahwa ketuanya, Moussa Faki Mahamat, “terdorong oleh komitmen damai yang ditunjukkan kedua pihak,” tanpa menjelaskan lebih rinci.

Afrika Selatan “berharap perundingan akan berjalan secara konstruktif dan berujung pada hasil yang sukses, yang mengarah pada perdamaian abadi bagi semua orang di negara saudara kita Ethiopia,” kata Vincent Magwenya, juru bicara Presiden Cyril Ramaphosa.

Tim media Uni Afrika dipimpin oleh mantan Presiden Nigeria Olusegun Obasanjo, didukung oleh mantan Presiden Kenya Uhuru Kenyatta dan mantan Wakil Presiden Afrika Selatan Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Perwakilan PBB dan AS ikut serta sebagai pengamat dalama perundingan tersebut, kata Uni Afrika.

“Kami sangat menantikan perundingan di Pretoria. Itulah satu-satunya jalan ke depan,” kata Filippo Grandi, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, dalam sebuah konferensi pers di Nairobi pada Selasa (25/10) malam. “Jika para pihak tidak benar-benar terlibat secara berarti dalam solusi yang dinegosiasikan, kita akan berada dalam situasi ini selamanya.”

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mendesak para pihak untuk terlibat secara serius dan menyetujui gencatan senjata.

“Perundingan ini merupakan cara paling menjanjikan untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran abadi bagi semua orang Ethiopia,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Konflik itu bermula dari keluhan sejak hampir tiga dekade lalu, ketika Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), sebuah gerakan pemberontak yang berubah menjadi partai politik, mendominasi koalisi yang berkuasa di Ethiopia hingga 2018.

Setelah koalisi itu kehilangan kekuasaan di tingkat nasional, TPLF – yang masih kuat di markas utaranya – berselisih dengan pemerintah federal yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abiy Ahmed.

Pemerintah menuduh TPLF berusaha memulihkan dominasi nasionalnya, yang kemudian dibantah kelompok itu. Sementara TPLF sendiri menuduh pemerintah Abiy menindas masyarakat Tigray dan terlalu mensentralisasi pemerintahan, tuduhan yang kemudian disangkal pemerintah.

Perang itu telah menambah masalah serius lain di Ethiopia, termasuk kekeringan, yang terburuk dalam empat dekade, yang telah menyebabkan krisis pangan dan merusak perekonomian. [rd/rs]

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.

error: Content is protected !!