Negara Berkembang Terdampak Perubahan Iklim, PBB Desak Negara Maju Ganti Rugi

Dari kekeringan, banjir hingga naiknya permukaan laut, biaya kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim akan menjadi semakin tinggi seiring menghangatnya planet Bumi. Hal itu memicu kekhawatiran, baik dari kalangan pejabat tinggi maupun aktivis, tentang cara membiayainya.

“Kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim bukan kejadian di masa depan. Itu terjadi saat ini di sekitar kita,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam kunjungannya ke Pakistan, yang baru-baru ini diterjang banjir dan mengakibatkan ratusan ribu orang mengungsi dan lebih dari seribu orang meninggal.

“Negara-negara maju harus maju dan memberi Pakistan dan negara lainnya yang ada di garis depan sumber daya keuangan dan teknis yang mereka butuhkan untuk bertahan dari peristiwa cuaca ekstrem seperti banjir mematikan ini,” ungkapnya.

“Saya mendesak pemerintah semua negara untuk menyelesaikan masalah ini pada COP 27 dengan keseriusan yang layak,” tambah Guterres, merujuk pada KTT Iklim PBB pada November mendatang, yang akan digelar di resor tepi pantai Mesir, Sharm el Sheikh.

Pete Bonds berdiri di tangki persediaan yang menyusut di peternakannya di Saginaw, Texas. pada 1 Agustus 2011. (Foto: AP)

Pakistan dan puluhan negara berkembang lainnya di seluruh dunia kesulitan beradaptasi dengan dampak-dampak perubahan iklim. Banyak di antaranya yang meminta negara-negara kaya penghasil emisi tinggi untuk membantu membayar ongkos penanggulangan dampak perubahan iklim.

Pernyataan Guterres berselang sehari setelah Organisasi Meteorologi Dunia PBB (WMO) memperingatkan bahwa negara-negara kepulauan dan pesisir Afrika – beserta 116 juta penduduk yang tinggal di sana – akan sangat terdampak kenaikan permukaan laut dan akan menghabiskan anggaran sekitar $50 miliar (sekitar Rp741 triliun) pada tahun 2050.

WMO juga mengatakan bahwa kekeringan yang diperparah oleh perubahan iklim selama 50 tahun terakhir di selatan dan wilayah Tanduk Afrika telah merenggut nyawa lebih dari setengah juta orang, dengan kerugian yang diperkirakan mencapai $70 miliar (sekitar Rp1.038 triliun). Lebih dari 1.000 peristiwa banjir selama kurun waktu tersebut telah merenggut 20.000 jiwa, tambahnya.

Temuan laporan tersebut memicu kembali seruan kompensasi bagi benua Afrika yang disampaikan banyak pihak, yang percaya bahwa negara-negara kaya yang mengeluarkan emisi gas penyebab pemanasan global lebih banyak ke atmosfer harus mengganti rugi ongkos penanggulangan bencana iklim, yang dikenal sebagai “kerugian dan kerusakan” dalam negosiasi iklim.

“Sebagai sebuah benua, kami rasa masalah kerugian dan kerusakan harus dibahas,” kata Harsen Nyambe, direktur kelestarian lingkungan di Uni Afrika. “Ini adalah isu kontroversial dan negara-negara maju takut karena hal ini memiliki implikasi keuangan yang serius.”

Negosiasi kerugian dan kerusakan menjadi proses yang sulit diselesaikan pada KTT Iklim PBB tahun lalu dan diperkirakan akan kembali menonjol pada KTT Iklim tahun ini.

Negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Karibia, Amerika Latin dan Pasifik telah bersatu di bawah Forum Rentan Iklim untuk mengatasi masalah kerugian dan kerusakan dan mencari kompensasi.

Blok yang saat ini diketuai Ghana itu dibentuk pada tahun 2009 dan mengumpulkan 48 negara berkembang yang paling rentan perubahan iklim di dunia, dengan total populasi mencapai 1,2 miliar jiwa, namun hanya menyumbang lima persen emisi global dunia.

Kepada Associated Press, aktivis iklim asal Kenya, Elizabeth Wathuti, memperingatkan tentang “hilangnya nyawa dan mata pencaharian, serta kerusakan pada tanah dan masyarakat kami,” sebagai akibat dari perubahan iklim.

“Negara-negara rentan tidak punya kapasitas finansial untuk beradaptasi dengan dampak-dampak perubahan iklim yang semakin intensif ini, yang menjadi alasan mengapa pendanaan iklim menjadi masalah keadilan global,” tambahnya. [rd/pp]

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.