Menkeu Baru Inggris Pastikan PM Truss Pegang Kendali Pemerintahan

Menteri Keuangan Inggris yang baru, Jeremy Hunt, hari Minggu (16/10) memastikan bahwa Perdana Menteri Liz Truss masih memegang kendali pemerintahan meskipun harus mengubah kembali kebijakan ekonominya beberapa minggu setelah menjabat.

Hunt direkrut untuk memimpin Departemen Keuangan setelah Truss memecat Kwasi Kwarteng di tengah meningkatnya tekanan menyusul reaksi pasar yang bergejolak terhadap “anggaran mini” pemerintahan baru itu.

Hunt, yang sebelumnya menjabat sebagai menteri luar negeri dan kesehatan, mengatakan kepada BBC bahwa “perdana menteri bertanggung jawab penuh,” ketika ditanya apakah Trus mengendalikan sepenuhnya kekuasaan di Downing Street.

Truss dan Kwarteng perlahan-lahan mengungkapkan elemen-elemen kunci visi ekonomi mereka, termasuk pemangkasan pajak mereka yang berpenghasilan tinggi dan penghentian kenaikan pajak perusahaan, sebelum Truss akhirnya menyerah karena ketidakstabilan pasar keuangan dan anjloknya tingkat popularitasnya dalam sejumlah jajak pendapat. TrusS kemudian memecat Kwarteng.

Hunt mengatakan pajak akan naik dan pengeluaran publik akan menyusut, meskipun saat ini tengah terjadi peningkatan krisis biaya hidup di negara itu.

Hunt mengatakan ia terkejut ketika diminta kembali ke kabinet, tetapi “merasa terhormat” untuk bergabung dengan pemerintah karena ia memiliki keinginan yang sama dengan Truss untuk memprioritaskan pertumbuhan ekonomi.

“Ia (Truss.red) telah mengubah cara kita menuju ke sana, tetapi ia tidak mengubah tujuannya, yaitu membuat negara melangkah maju,” tegas Hunt.

Masih belum jelas apakah Truss, yang sepanjang kampanye musim panas lalu mendapat dukungan dari mayoritas anggota Partai Konservatif – tetap bukan dari anggota parlemennya – dapat menangkal rencana apapun untuk menggulingkannya.

Anggota parlemen Tory Robert Halfon hari Minggu mengatakan kepada Sky News bahwa banyak mitranya tetap tidak senang dengan apa yang terjadi dan “sedianya situasinya membaik.”

Pemimpin kelompok oposisi Keir Starmer telah mendorong seruan Partai Buruh untuk melangsungkan pemilihan umum segera guna memulihkan stabilitas, dengan mengatakan Partai Konservatif “ada di ujung jalan.”

Hunt mengatakan pemilu tidak akan segera terjadi, dengan menegaskan Truss akan dinilai dari bagaimana kinerja pemerintahannya selama 18 bulan ke depan. Partai Konservatif ingin memenangkan kembali kepercayaan publik sebelum melangungkan pemilu nasional apapun.

Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan Partai Konservatif meraih sekitar 25% suara, jauh dari dukungan suara yang mereka raih pada Desember 2019 lalu yang mencapai 42,4% dan membuat pemimpin saat itu Boris Johnson meraih suara mayoritas di parlemen.

Dalam konferensi pers Jumat lalu (14/10) ketika menunjuk Hunt sebagai menteri keuangan yang baru, Perdana Menteri Liz Truss mengatakan ia masih memegang kredibilitas. [em/jm]

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.