Disinformasi Rusia Menyebar dengan Cara-Cara Baru

Setelah Rusia menginvasi Ukraina Februari lalu, Uni Eropa bertindak untuk memblokir RT dan Sputnik, dua di antara saluran utama Kremlin yang digunakan untuk menyebarluaskan propaganda dan informasi keliru mengenai perang.

Hampir enam bulan kemudian, jumlah situs yang mengeluarkan konten yang sama bertambah dengan pesat sementara Rusia menemukan cara-cara untuk mengelak dari larangan itu. Mereka mengalihkan sebagian tugas propaganda kepada para diplomat. Dan mereka telah menyalin dan menempelkan sebagian besar konten di situs-situs web baru, yang hingga kini tidak memiliki kaitan jelas dengan Rusia.

NewsGuard, perusahaan berbasis di New York yang mempelajari dan melacak penyebaran informasi keliru secara online, kini telah mengidentifikasi 250 situs web yang aktif menyebarkan disinformasi Rusia mengenai perang, dengan puluhan situs web baru ditambahkan dalam beberapa bulan ini.

Klaim di situs-situs itu mencakup tuduhan bahwa militer Ukraina mengatur serangan maut Rusia untuk mendapatkan dukungan global, bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy berpura-pura tampil di depan umum, atau bahwa pengungsi Ukraina melakukan tindak kejahatan di Jerman dan Polandia.

Disinformasi Rusia Menyebar dengan Cara-Cara Baru

Karyawan saluran televisi “Russia Today” bersiap menyambut kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke markas baru Russia Today di Moskow, Rusia, Selasa, 11 Juni 2013. (Yuri Kochetkov/Foto Renang via AP, File)

Sebagian situs itu bertindak sebagai lembaga kajian independen atau saluran berita. Sekitar setengahnya berbahasa Inggris, yang lainnya menggunakan bahasa Prancis, Jerman atau Italia. Banyak di antaranya yang didirikan jauh sebelum perang dan tidak memiliki hubungan jelas dengan pemerintah Rusia sebelum mereka mendadak menyampaikan poin-poin pembicaraan Kremlin.

“Mereka mungkin membangun situs tidur,” kata CEO bersama NewsGuard Gordon Crovitz. Situs tidur adalah situs web yang dibentuk untuk melancarkan kampanye penyebaran informasi keliru yang kebanyakan tidak aktif, secara perlahan membangun audiens melalui posting tidak merugikan atau tidak terkait, dan kemudian beralih ke propaganda atau penerbitan informasi keliru pada waktu tertentu.

Meskipun analisis NewsGuard mendapati sebagian besar informasi keliru mengenai perang di Ukraina berasal dari Rusia, lembaga itu mendapati sejumlah klaim palsu yang cenderung pro-Ukraina. Ini mencakup klaim mengenai sosok pejuang yang dikenal sebagai Ghost of Kyiv (Hantu Kyiv) yang oleh para pejabat kemudian diakui sebagai mitos.

Seorang pria melihat tank Rusia yang hancur yang ditempatkan sebagai simbol perang di pusat kota Kyiv, Ukraina, 23 Mei 2022. NewsGuard, perusahaan teknologi yang melacak disinformasi mengidentifikasi 250 situs web yang secara aktif bekerja untuk menyebarkan disinformasi Kremlin. (AP/Natacha Pisarenko, File)

Seorang pria melihat tank Rusia yang hancur yang ditempatkan sebagai simbol perang di pusat kota Kyiv, Ukraina, 23 Mei 2022. NewsGuard, perusahaan teknologi yang melacak disinformasi mengidentifikasi 250 situs web yang secara aktif bekerja untuk menyebarkan disinformasi Kremlin. (AP/Natacha Pisarenko, File)

YouTube, TikTok dan Meta, yang memiliki Facebook dan Instagram, semua berjanji untuk menyingkirkan RT dan Sputnik dari platform mereka di Uni Eropa. Tetapi para peneliti telah mendapati bahwa dalam beberapa kasus, Rusia menghindari larangan itu hanya dengan mempostingnya dari akun lainnya yang berbeda.

The Disinformation Situation Center, koalisi peneliti disinformasi berbasis di Eropa, mendapati bahwa beberapa konten video RT muncul di media sosial di bawah nama dan logo baru. Dalam hal beberapa kutipan video, nama RT dihapus begitu saja dari video dan diposting ulang di saluran baru di YouTube yang tidak dicakup oleh larangan Uni Eropa.

Moderasi konten media sosial yang lebih agresif akan mempersulit Rusia mengelak dari larangan itu, kata Felix Kartte, penasihat senior Reset, organisasi nirlaba berbasis di Inggris yang mendanai kegiatan Disinformation Situation Center dan bersikap kritis mengenai peran media sosial dalam wacana demokratis.

Perusahaan induk YouTube tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai larangan itu. [uh/ab]

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *