Rp 45 Triliun, Nilai 31 Proyek Air Bersih yang Akan Dijalankan Indonesia Water Fund

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (tengah) menghadiri penandatangan MoU Indonesia Water Fund antara PT Danareksa (Persero), Suez Recycling & Recovery Pacifik Pte Ltd, PT CITIC Envirotech Indonesia dan PT Moya Indonesia saat State-Owned Enterprises (SOE) International Conference di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Selasa (18/10/2022). MoU tersebut merupakan langkah awal bentuk komitmen kerjasama pembiayaan proyek Indonesia Water Fund yang dilakukan oleh Danareksa bersama Strategic Partners dan Financial Investors bertujuan membantu akselerasi jutaan sambungan air bersih di Indonesia. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

Kementerian BUMN menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan sejumlah partner strategis terkait proyek Indonesia Water Fund di sela-sela acara SOE International Conference, di BNDCC Nusa Dua, Selasa (18/10).

Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo bersama dengan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Arisudono Soerono, Direktur Pengelola Suez Recycling Pacific Pte Ltd Farsyad Kaviani Dehkordi, dan Chairman & CEO PT CITIC Envirotech Indonesia Gwo Liang Jeremey. Investor untuk program Indonesia Water Fund ini berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 1 miliar dolar Amerika atau lebih dari Rp 15 triliun.

Indonesia Water Fund diinisiasi oleh Kementerian BUMN melalui sinergi Holding BUMN Danareksa (Danareksa, Nindya Karya, Perum Jasa Tirta 1, dan Perum Jasa Tirta 2) untuk menghadirkan sambungan air ke berbagai wilayah di Indonesia.

“Saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan air tanah untuk memenuhi konsumsi air bersih atau membeli air galon dengan harga yang mahal. Program Indonesia Water Fund ini akan membuka akses air bersih bagi masyarakat hingga ke wilayah kabupaten kota,” kata Kartika.

Setelah proses penandatanganan dilaksanakan, Kementerian BUMN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya Ditjen Sumber Daya Air untuk membahas regulasi, juga akan berkolaborasi dengan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, serta PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) lokal sehingga proses pengerjaan pipa air bisa langsung dinikmati oleh masyarakat sekitar. 

Indonesia Water Fund menurut Kartika merupakan solusi dari pendanaan proyek pembangunan air bersih yang tidak semuanya bisa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, proyek pembangunan air bersih memerlukan dana sekitar Rp 190 triliun sedangkan APBN hanya mengalokasikan dana sekitar Rp60 triliun.

Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Arisudono Soerono menyatakan, Indonesia Water 

Fund akan langsung menjalankan 31 proyek air bersih dengan total Rp 45 triliun. “Kita bisa masuk proyek pembangunan air bersih dari hulu ke hilir. Jadi, IWF ini akan membantu membangun infrastruktur PDAM di kabupaten kota,” kata Arisudono.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, IWF fokus pada tiga pilar yang menawarkan pendekatan investasi dengan manfaat berkelanjutan dan menghadirkan akses terintegrasi dari hulu ke hilir. IWF dapat dijalankan dengan model investasi yang sesuai profil investor dengan skema yang mudah direplikasi di seluruh Indonesia. Peran strategic partner dibutuhkan dalam IWF guna mencapai hasil yang optimal dalam proses pengoperasiannya. “Target awal, IWF akan mengelola dana sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 15 triliun dari mitra strategis untuk memperbaiki akses air bersih bagi 40 juta jiwa rakyat Indonesia. Sesuai dengan prinsip IWF, yaitu penyediaan platform investasi yang mudah direplikasi, sehingga penambahan sambungan rumah untuk percepatan akses air bersih akan dapat terus menerus ditingkatkan,” ujar Erick


Artikel ini bersumber dari swa.co.id.