Pulihkan Pelayanan Publik Pemprov Papua, Kemendagri Didesak Angkat Pejabat Gubernur

Merdeka.com – Persoalan hukum yang dihadapi Gubernur Lukas Enembe, dikabarkan merembet hingga mempengaruhi pelayanan publik di kantor Pemerintahan Provinsi Papua. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) didesak untuk segera turun tangan menangani hal ini.

“Penting sekali untuk adanya pejabat gubernur untuk melaksanakan proses pelayanan publik oleh Pemerintah,” kata Koordinator Cendikiawan Muda Papua, Paulinus Ohee di Jayapura, Senin (17/10).

Menurut Paulinus, pengangkatan pejabat gubernur akan memberikan tiga manfaat sekaligus. Lukas bisa lebih fokus menjalankan perawatan kesehatan, lebih siap menghadapi proses hukum dan kinerja Pemprov dalam melayani masyarakat tetap optimal.

“Kondisi gubernur dalam keadaan sakit, namun pemerintahan harus tetap berjalan. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri harus menonaktifkan gubernur untuk pemulihan kesehatan dan menjalankan proses hukum yang sedang dihadapi,” tuturnya.

Ditambahkan, sangat penting sekali gubernur selaku kuasa pengguna anggaran harus ada. Dengan adanya pejabat gubernur baru, maka semua hambatan dalam menjalankan roda pembangunan di Papua diharapkan dapat teratasi.

Paulinus juga mengomentari terkait dilantiknya Lukas Enembe menjadi kepala suku besar Papua. “Lukas berasal dari wilayah adat Lapago, sehingga dia tidak bisa langsung diangkat secara umum menjadi kepala suku besar dari seluruh wilayah adat yang ada. Kami menolak,” tutup Paulinus.

Sebelumnya, salah satu warga bernama Gifly Buiney mengungkapkan, penurunan kinerja Pemprov Papua tersebut dia rasakan ketika mendatangi kantor Pemprov.

“Saya punya pengalaman pribadi beberapa kali ada keperluan ke OPD tertentu, ke kantor gubernur, kita tidak menemukan pejabat di sana. Saya tidak tahu kenapa, tetapi sejak bapak gubernur sakit dan bapak wakil gubernur meninggal dunia, secara psikologis pelayanan pemerintahan kepada masyarakat menurun. Kondisi ini sangat memprihatinkan,” kata Gifly, Jayapura, Sabtu (15/10).

Dikutip dari Antara, kondisi Lukas saat ini masih sakit. Hal ini juga dibenarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Dia mengatakan bahwa Lukas berhalangan untuk melantik Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Yapen dan Penjabat Bupati Tolikara karena sakit.

“Tolikara dan Yapen seharusnya dilantik oleh Gubernur, tetapi Pak Gubernur mengatakan kepada saya beliau sakit, kemudian minta kepada Mendagri. Wakil Gubernurnya kan tidak ada di sana,” ujar Tito kepada wartawan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (17/10).

Sebelumnya, KPK telah memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.

Akan tetapi, Lukas Enembe tidak memenuhi panggilan dengan alasan masih sakit. Pada sisi lain, Wakil Gubernur Papua Klemens Tinal telah meninggal dunia karena sakit di RS Abdi Waluyo Jakarta, 21 Mei 2021. [cob]

Baca juga:
Lukas Enembe Diminta Hadapi Pemeriksaan KPK Bukan Membangun Opini
Gubernur Sakit dan Jadi Tersangka, Warga Mengeluh Pelayanan Pemprov Papua Menurun
Warga di Papua Tolak Lukas Enembe Jadi Kepala Suku Besar, Ini Alasannya
KPK Geledah Kediaman Lukas Enembe, Temukan Bukti Baru Kasus Suap dan Gratifikasi
Respons Warga Papua Soal Wacana Lukas Enembe Diperiksa di Lapangan Terbuka


Artikel ini bersumber dari www.merdeka.com.