Menko PMK: Peserta BPJS Kesehatan Hampir 90 Persen, Tapi Masih Timpang Desa dan Kota

portalutama.com – JAKARTA, Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hampir mencapai 90 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Meski demikian masih ada ketimpangan akses pelayanan untuk peserta BPJS di desa dan kota.

Pernyataan itu, disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, saat menjadi Keynote Speech dalam acara Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2022, di Kantor BPJS Kesehatan Jakarta, Rabu (19/10/2022).

Menurut dia, BPJS Kesehatan membuktikan telah menjadi tumpuan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau bahkan gratis. Hal itu, terlihat dari jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Per 7 Oktober 2022, peserta program JKN BPJS Kesehatan tercatat mencapai 246.464.342 jiwa atau kurang lebih 89,35 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Sementara pada segmen PBI (Penerima Bantuan Iuran) berjumlah 150,37 juta jiwa, yang terdiri dari 111,75 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBN dan 38,62 Juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBD.

Meski demikian, Menko PMK menilai akses pelayanan terhadap anggota BPJS dinilai masih belum maksimal dan dirasa masih timpang antara di kota dan desa.

“Jika dana BPJS tidak terserap itu bukan karena kita untung ataupun karena mereka yang miskin tidak sakit, tapi karena secara spasial mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Muhadjir

Terkait dengan itu, lanjutnya, ada beberapa hal yang harus menjadi fokus BPJS Kesehatan selain mendorong masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ke depan, BPJS Kesehatan harus menjaga loyalitas mereka dan memastikan pelayanan kesehatan bisa dijangkau seluruh lapisan serta wilayah.

“Kenyataannya memang tidak semudah yang dikatakan. Namun saya sangat mendukung langkah inovatif dan terobosan serta gagasan BPJS untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya,” ujar Muhadjir.

Dia mengungkapkan, semakin meningkat pelayanan kesehatan tanpa didukung dengan upaya pemerataan kualitas pelayanan, maka perbaikan dan peningkatan kualitas hanya akan dinikmati oleh sekelompok orang saja.

“Ini yang harus dipahami oleh setiap pemegang kebijakan, harus memiliki visi yaitu Indonesia sentris dengan segala seluk beluknya. Bukan Jakarta sentris,” tutur Muhadjir.

Menko PMK menambahkan, BPJS Kesehatan merupakan ujung tombak kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial khususnya bagi mereka yang tidak beruntung secara sparsial maupun struktural.

Dalam menyelesaikan kendala ketimpangan di lapangan terutama di daerah, dia mengimbau beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya kuantitas pelayanan, kualitas pelayanan, akses pelayanan, dan relevansi antara faskes dan kebutuhan masyarakat.

“Kita harus ke lapangan langsung melihat kenyataannya untuk banyak belajar membaca fenomena yang belum berjalan dengan baik. Jangan segera puas dengan apa yang kita capai, kita harus terus bergerak menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Muhadjir.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron, berharap agar seminar dan pertemuan nasional ini dapat meningkatkan komitmen mutu BPJS agar bisa menjamin aksesibilitas dan kualitas BPJS.

“Dengan kolaborasi dan inovasi dengan faskes yang berkualitas diupayakan BPJS akan semakin baik dan semakin dirasakan kehadirannya. Kami juga tentu sangat mengharapkan dukungan kementerian terkait untuk memajukan BPJS,” ujar Ali Gufron.

Editor : Jeanny Aipassa

error: Content is protected !!