Marak Radikalisme, Pemkab Malang Minta Warga Pantau Keberadaan Orang Asing

Malang: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang meminta kepada seluruh warga dan pemerintah desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur, untuk memantau dan mewaspadai keberadaan orang dan lembaga asing di wilayahnya masing-masing. Sebab, orang asing ini berpotensi membawa paham-paham radikalisme.
 
Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, mengatakan pergerakan orang asing berpotensi meningkatkan perekonomian dalam rangka investasi dan wisata di wilayah Kabupaten Malang. Meski begitu, keberadaan mereka tetap harus dipantau dan diwaspadai.
 
”Perlu diwaspadai bahwa warga asing kemungkinan membawa paham-paham yang sifatnya radikalisme. Tentunya bisa membawa keresahan, perpecahan, dan disabilitas daerah sehingga perlu diwaspadai juga terkait dan dapat informasi terkomunikasikan di tingkat desa hingga yang terbawah,” kata Didik saat kegiatan Sosialisasi Pemantauan Lembaga dan Orang Asing di Kabupaten Malang di Pendopo Kecamatan Wagir, Rabu, 10 Agustus 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Didik menyebutkan, keberadaan orang asing ini menambah pendapatan negara. Terutama pada sektor pajak. Namun, ia menegaskan pergerakan orang asing tetap wajib dipantau bersama.
 
Didik menambahkan camat dan kades bersama TNI-Polri di masing-masing wilayah bersama masyarakat diharapkan ikut serta dalam pemantauan. Serta, mengajak bergerak bersama-sama bukan karena curiga, namun waspada.
 
”Dengan jenis visa kerja dan wisata orang asing memiliki sisi kewajiban dan pajak bagi negara sehingga tidak bisa dipisahkan. Kecamatan Wagir dipilih sebagai tempat sosialisasi ini karena potensi wilayah industri dan salah satu penyangga berbatasan dengan perkotaan. Wagir juga memiliki wilayah yang sejuk, toleransinya tinggi sehingga hal itu kemungkinan juga menjadi pertimbangan warga asing tinggal di Wagir,” tegasnya.
 

Didik menerangkan tamu atau orang asing terkadang juga datang dengan memiliki ideologi khas masing-masing. Bahkan, ideologi ini masuk dalam program yang sedang diperangi negara karena bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945, seperti ideologi radikalisme.
 
Di sisi lain, Pemkab Malang membuka seluas-luasnya peluang investasi dari perusahaan asing di Kabupaten Malang. Harapannya, perusahaan itu nantinya mampu membuka peluang hadirnya lowongan kerja.
 
Langkah ini sekaligus menjalankan Intruksi Presiden dalam upaya pemulihan ekonomi nasional salah satunya dengan ‘Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia Dapat Mendorong Peningkatan Usaha Para Pelaku UMKM’.
 
”Pemulihan ekonomi baik di bidang Industri, Pariwisata dan Perhubungan. Negara wajib mengawasi dan memantau setiap orang asing yang masuk ke wilayah NKRI. Selain itu, utamakan membeli produk-produk dalam negeri di setiap kita membelanjakan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan agar sekaligus mendukung produk dalam negeri,” ujar dia.
 

(NUR)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *