Indonesia Pimpin Pembangunan Kolaborasi Global di G20

Merdeka.com – Krisis keuangan global tahun 1997–1999 memicu berbagai negara maju untuk bergerak cepat mencari solusi untuk memulihkan perekonomian dunia. Negara-negara yang tergabung didalam G7 (Group of Seven); Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada dan Prancis, menyimpulkan cara paling cepat untuk memulihkan perekonomian dunia adalah dengan cara berkolaborasi dengan banyak negara-negara maju lain dan negara-negara
berkembang.

Ide awalnya, negara-negara menengah dan memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik dalam perundingan global dirangkul di dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Di sinilah cikal bakal G20 lahir, di mana di dalam pertemuan itu melibatkan 12 negara tambahan (Meksiko, Argentina, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Turki, Tiongkok, Korea Selatan, Indonesia dan Australia, Brazil, dan India) diluar G7 plus satu Kawasan ekonomi Uni Eropa.

Kemudian sejak 2008, G20 menghadirkan Kepala Negara dalam KTT dan pada 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan.

Sejak saat itu G20 terdiri atas Jalur Keuangan (Finance Track) dan Jalur Sherpa (Sherpa Track). Sherpa diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal, menggambarkan bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT (Summit).

Secara kumulatif, negara-negara yang tergabung dalam G20 diperkirakan menguasai sekitar 90 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi dunia, 80 persen volume perdagangan dunia, dan merepresentasikan dua pertiga populasi penduduk dunia.

Singkatnya, kekuatan ekonomi negara G20 mencerminkan kekuatan pasar dan arus lalu lintas perdagangan barang dan jasa terbesar di dunia G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia.

Nampaknya G20 telah diberikan peranan penting dengan diambil alihnya tugas untuk penyelesaian masalah ekonomi dan semakin berperannya negara-negara berkembang disamping negara-negara maju dalam pengambilan kebijakan di G20 yakni diperbesarnya peran negara-negara berkembang dalam badan multilateral berpengaruh seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank).

Demikian pula dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank), reformasi pada lembaga-lembaga internasional itu akan segera dilakukan melihat pertemuan IMF yang telah dilaksanakan di Turki setelah KTT G20 Pittsburgh.

Negara-negara maju sekarang sedang mendistribusikan persoalan ke negaranegara lain. Beban akibat krisis keuangan global ingin juga ditanggung oleh negaranegara lain lewat perubahan peran G20. Kredibilitas peran baru G20 memang tidak bisa dilihat sekarang. Reformasi di tubuh lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia menjadi taruhan komitmen negara maju untuk melakukan sharing power.

Presidensi G20 Indonesia

Indonesia memegang tampuk kepemimpinan atau Presidensi G20 tahun 2022 ini. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan semua agenda dalam rangkaian penyelenggaraan Presidensi G20 akan berjalan lancar, hingga pertemuan puncak (KTT G20) di Bali bulan November ini.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong menegaskan kesiapan penyelenggaraan KTT G20. Keamanan, kesiapan infrastruktur, jaringan telekomunikasi dan transportasi menjadi poin-poin penting kesiapan KTT G20.

“90 persen persiapan sudah kita siapkan. Informasi terakhir dari Menlu, semua kepala negara G20 akan hadir di Bali,” ujar Usman.

KTT G20 di Bali adalah kegiatan puncak presidensi G20 Indonesia. Berbagai kegiatan yang menjadi rangkaian acara G20 telah berlangsung sepanjang tahun 2022 ini. Rentetang kegiatan ini dikatakan Usman tentu memiliki manfaat strategis dari Presidensi G20. Potensi ini dapat diukur dari aspek ekonomi, politik luar negeri, maupun pembangunan sosial.

Pertama, diharapkan Presidensi G20 berdampak langsung bagi perekonomian, melalui peningkatan penerimaan devisa negara. Lebih dari 20 ribu delegasi internasional diperkirakan akan hadir kepada pertemuan yang akan diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia.

Pengalaman sebelumnya pada Presidensi Turki, Argentina, Tiongkok, dan Jepang menunjukkan adanya dampak positif ke dalam negeri.

Tercatat jumlah kunjungan delegasi internasional mencapai lebih dari 13 ribu. Diperkirakan juga bahwa setiap KTT G20 menghasilkan pemasukan lebih dari $100 juta atau Rp1,4 Triliun kepada host country.

Kedua, di bidang politik, sebagai Ketua G20, Indonesia dapat mendorong kerja sama dan menginisiasi hasil konkret pada ketiga sektor prioritas, yang strategis bagi pemulihan.

Ini adalah momentum bagi Indonesia untuk memperoleh kredibilitas atau kepercayaan dunia, dalam memimpin pemulihan global. Dalam diplomasi dan politik luar negeri, kredibilitas adalah modal yang sangat berharga. Ketiga, di bidang pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan.

Presidensi G20 menjadi momentum untuk tunjukkan bahwa “Indonesia is open for business”. Akan terdapat berbagai showcase atau event yang menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia, dan potensi investasi di Indonesia.

Diharapkan hal ini berpeluang menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah karena berkontribusi bagi sektor pariwisata, akodomasi (perhotelan), transportasi, dan ekonomi kreatif, serta UMKM lokal.

Energi Terbaharukan

Transisi energi menjadi krusial dan urgen untuk dilakukan demi mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan membatasi suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius pada 2050 sesuai Persetujuan Paris.

Memperkuat transisi energi yang berkeadilan membutuhkan pendanaan yang berkelanjutan dan inovatif.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif dalam sambutannya pada seri seminar G20 berjudul “Unlocking Innovative Financing Schemes and Islamic Finance to Accelerate a Just Energy Transition In Emerging Economies” mengatakan Indonesia telah memiliki peta jalan transisi energi untuk mencapai neutral karbon pada 2060 atau lebih cepat.

“PLN melalui rencana bisnis penyediaan energi nasional pada tahun 2021-2023 juga telah menargetkan rencana bisnis yang lebih bersih dengan menambah pembangkit listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan hingga 51,6%. Indonesia telah merencanakan untuk membangun nusantara super grid untuk mendorong pengembangan energi terbarukan dan juga menjaga stabilitas dan keamanan kelistrikan,” jelasnya.

Arifin juga menambahkan bahwa setidaknya Indonesia membutuhkan investasi untuk transisi energi sekitar 1 triliun USD pada tahun 2060.

“Oleh karena itu, Indonesia terus menjalin kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara mitra dan lembaga keuangan internasional untuk menemukan mekanisme pendanaan yang inovatif,” ujarnya.

Transisi energi, peran investasi dalam energi bersih dan beremisi rendah sangat krusial, tanpa mengurangi pentingnya inklusivitas dan Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi pembahasan dalam Working Group dari para Sherpa G20. Presidensi G20 Indonesia mengakui pentingnya pemulihan ekonomi berkelanjutan pasca pandemi Covid-19, termasuk dalam transisi energi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Para Sherpa G20 dalam Energy Transitions WG turut mempertegas komitmen G20 untuk menyiapkan dan mengimplementasikan transisi energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. G20 juga merancang aksi nyata yang antara lain adalah Aksesibilitas energi yang universal, terutama untuk negara-negara kepulauan; Memaksimalkan teknologi yang smart and clean.

Ekonomi Digital

Transformasi digital telah menjadi tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak hanya soal teknologi, melainkan juga memperhatikan unsur sosial seperti culture dan masyarakat. Untuk mewujudkan transformasi digital, pelakunya tidak bisa berjalan sendiri. Semua komponen yang ada butuh kolaborasi untuk mewujudkannya. Salah satu bentuk transformasi digital, yakni mendorong berkembangnya ekonomi digital.

Dalam Digital Working Group (DEWG) G20, tema besar yang diusung Indonesia di DEWG G20, yakni “Achieving a Resiliant Recover: Working Together for More Inclusive, Empowering and Digital Sustainabel Transformation”.

Menko Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Sherpa Track berharap, Indonesia mampu menjadi promotor prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar serta mampu melahirkan legacy yang konkret di bidang ekonomi digital nasional maupun ekonomi digital global.

“Melalui instrumen itu, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia bangkit dan pulih bersama,” ujarnya.

Menurut Airlangga, pesatnya perkembangan digitalisasi seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, digitalisasi berperan melakukan percepatan pemulihan dengan konektivitas yang cepat.

Di sisi lainnya, digitalisasi juga menciptakan kesenjangan karena adanya masalah literasi dari masyarakat. Transformasi digital, juga tidak sebatas teknologi dan juga lifestyle, tetapi juga mengurangi gap dan mempercepat keseimbangan dan juga mendukung pemulihan yang lebih cepat.

Oleh karena itu, Airlangga menjelaskan, G20 telah menempatkan isu digitalisasi sebagai salah satu katalisator utama sumber pertumbuhan perekonomian. “Pembahasan mengenai pemanfaatan digital terus berlangsung, termasuk dalam Presidensi G20 Indonesia,” ujarnya.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia saat mengalami perkembangan yang pesat. Laporan Bank Dunia 2021 menyebutkan bahwa Indonesia termasuk lima besar negara di dunia dengan tingkat penggunaan internet tertinggi. Rerata 80 persen waktu masyarakat Indonesia digunakan untuk memanfaatkan teknologi internet baik untuk berkomunikasi, surfing di media social, maupun bisnis.

Kolaborasi Jaringan Kesehatan Global

Arsitektur kesehatan global menjadi salah satu isu prioritas yang dibahas dalam Sesi Pertama Pertemuan Sherpa ke-2 Presidensi G20 Indonesia di Labuan Bajo, Senin (11/07). Hal ini disebabkan masih berlangsungnya pandemi Covid-19 yang juga berdampak pada perekonomian banyak negara.

Selain itu, dampak ketegangan geopolitik juga telah mempengaruhi ketahanan pangan global, karena secara tidak langsung akan menyebabkan kenaikan harga jika distribusi bahan pangan terhambat.

Pandemi Covid-19 dan konflik antar negara (yang terkini adalah Rusia dan Ukraina) juga berdampak besar pada sektor pariwisata. Konflik berkepanjangan dapat menyebabkan hilangnya pendapatan pariwisata sekitar US$14 miliar secara global pada 2022.

Menyadari tantangan yang semakin berat, Presidensi G20 Indonesia telah mendorong penguatan ketahanan kesehatan global untuk memastikan G20 akan berkontribusi pada penguatan sistem kesehatan global yang lebih inklusif dan responsif terhadap krisis.

Pada sektor kesehatan telah disampaikan sejumlah hasil bahasan mengenai inisiatif G20 pada Presidensi Indonesia yakni Financial Intermediary Fund dan Finance Health Platform sebagai sarana pendanaan agenda kesehatan global pasca krisis pandemi. Adapun dibahas mengenai pentingnya sentralitas dan kepemimpinan WHO, serta komitmen negara-negara di dunia terhadap prinsip-prinsip kesehatan yang telah ditetapkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pembahasan kesiapsiagaan merespon pandemi ini mulai diangkat dalam Presidensi G20 di Roma Italia. Salah satunya dengan membentuk Financial Intermediary Fund (FIF) dalam rangka mendukung tata kelola kesehatan global.

Menurut Menkeu, sebagian besar negara anggota G20 memberikan dukungan kuat bahwa WHO perlu diperkuat dalam hal efektivitas, kredibilitas, serta sumber daya yang lebih memadai. Terlebih jika terkait dengan pandemi atau juga perubahan iklim, dunia dihadapkan pada kesenjangan antara isu yang perlu ditangani disandingkan dengan ketidakseimbangan tata kelola atau sumber daya masing-masing negara yang menciptakan respon berbeda.

“Khususnya dalam pandemi, kita melihat WHO sebagai tata kelola atau otoritas kesehatan global perlu dibenahi dan kemudian G20 sebagai forum utama ekonomi global memutuskan bahwa kita perlu mendukung melalui pembentukan dari FIF ini,” jelas Menkeu.

FIF telah didirikan di bawah World Bank sebagai wali amanat. Saat ini FIF telah memiliki 15 kontributor yakni 12 kontributor berasal dari anggota G20 dan 3 filantropi internasional dengan dana yang terkumpul mencapai USD1,373 miliar.

“Kami sekarang tidak membahas apakah kami membutuhkan FIF, tetapi kami berbicara tentang apa yang akan menjadi tata kelola agar kami dapat menggunakan dana USD1,373 miliar dalam hal bagaimana kami akan memperkuat respon kesiapsiagaan pandemi terutama di negara berkembang,” pungkas Menkeu.

Stabilisasi Politik Global

Konflik geopolitik yang ditandai dengan perang antara Rusia dan Ukraina kembali dibahas dalam forum G20. Kali ini, Indonesia mengungkapkan seperti apa sikapnya.

Usai melakukan pertemuan tingkat menteri dalam G20 Development Ministerial Meeting 2022 yang diadakan di Belitung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso.

Monoarfa mengatakan konflik geopolitik sedang berlangsung turut menjadi perhatian para anggota G20.

Pasalnya, hal itu telah berimplikasi negatif dan menjadi tantangan dalam agenda pembangunan masing-masing negara. Menurutnya, diperlukan langkah maju yang kolaboratif antara seluruh negara.

“Oleh karena itu, multilateralisme yang lebih inklusif dan optimal dibutuhkan dengan segera untuk menyelaraskan negara-negara tersebut dalam proses perumusan aksi kolektif,” katanya.

Suharso juga mengungkapkan posisi Indonesia dalam menyikapi isu yang mencuat tersebut. Menurutnya, perlu pendekatan khusus dalam menghadapi isu yang dinilai sensitif tersebut.

Dia menuturkan Indonesia mengambil pendekatan yang tidak menyudutkan negara tersebut dan memberi ruang bagi para delegasi untuk memahami isu tersebut dengan caranya masing-masing.

“Jadi kita tidak menggunakan kata-kata yang bisa memberi pengaruh yang kurang menyenangkan bagi anggota G20 yang lainnya, tetapi juga tidak memberikan kalimat yang membuat superior yang lainnya,” tuturnya.

Suharso mengeklaim cara Indonesia menjadi yang terbaik dalam menyikapi konflik geopolitik tersebut.

Sebelumnya, dalam side event forum antarmenteri pembangunan tersebut, isu perang sempat disinggung oleh Menteri Kerja Sama Pembangunan dan Kerja Sama Nordik Denmark Flemming Møller Mortensen.

Menurutnya, krisis global yang terjadi terus diperparah oleh perang di Ukraina akibat serangan Rusia ke negara tersebut. Dia pun menyebut perang tersebut tidak adil.

“Perang yang tidak adil di Ukraina telah secara dramatis meningkatkan harga energi dan makanan, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia,” ujarnya.

[hrs]


Artikel ini bersumber dari www.merdeka.com.