Merdeka.com – Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan saat ini terus menjadi sorotan dunia. Di tengah berbagai dinamika implementasi program yang menginjak tahun ke-8, semakin banyak pihak yang ingin mengetahui bagaimana Indonesia sebagai negara berkembang mengelola program jaminan sosial yang memiliki jumlah cakupan kepesertaan terbesar di dunia. Salah satunya Universitas Kansai di Osaka, Jepang.
BPJS Kesehatan berkesempatan memberikan kuliah umum terkait penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Universitas Kansai, Osaka Jepang, Kamis (29/09). Dalam kesempatan tersebut Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno serta Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir memberikan gambaran tentang pengelolaan jaminan kesehatan di Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun.
“Indonesia telah memiliki jaminan sosial yang terintegrasi khususnya jaminan kesehatan sejak tahun 2014. Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia dan memiliki lebih dari 17.000 pulau, sehingga menambah kompleksitas dan tantangan untuk mencapai jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC),” kata Mundiharno.
Sampai dengan September 2022, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 246 juta peserta atau sekitar hampir 90% dari total jumlah penduduk Indonesia. Kepesertaan ini terus meningkat pesat sejak tahun 2014, jauh lebih cepat dibandingkan negara lain yang menjalankan program serupa. Sementara itu, target UHC yang ditetapkan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) yakni 98% penduduk Indonesia.
“Meski tampaknya sudah di depan mata, namun proses menuju ke sana masih membutuhkan kerja keras dari segenap pihak, mulai dari pemerintah, tenaga medis, fasilitas kesehatan, hingga masyarakat itu sendiri,” katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir mengungkapkan, perjalanan program JKN di Indonesia untuk mencapai UHC terbukti terlaksana dalam waktu yang relatif singkat. Namun dalam implementasi program ini, masih ada beberapa perbaikan yang harus terus dilakukan.
“Upaya perbaikan yang saat ini terus dilakukan baik oleh Pemerintah, BPJS Kesehatan maupun seluruh pemangku kepentingan, masih berada di jalur yang tepat atau on the right track. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar program ini makin berkualitas,” kata Kadir.
Kadir menambahkan, tantangan dalam hal meningkatkan kesinambungan finansial Program JKN saat ini, tidak hanya untuk memastikan lebih banyak pendapatan yang dikumpulkan daripada yang dibelanjakan, tetapi juga untuk memastikan paket manfaat yang ada dalam JKN efektif dan efisien.
Dalam kesempatan tersebut, Kadir juga memberikan pemahaman tentang pentingnya perumusan kebijakan publik terutama di bidang kesehatan. Sebagai alumni Universitas Hiroshima Jepang yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal di Kementerian Kesehatan RI, Kadir juga memberikan pemahaman dasar tentang pentingnya mata kuliah kebijakan publik dalam segala aspek perancangan sistem di level pemerintahan.
Sebanyak 75 mahasiswa Universitas Kansai didampingi oleh salah satu dosen di bidang asuransi sosial, Profesor Shinegori Ishida hadir sebagai pemenuhan mata kuliah wajib yaitu mata kuliah Pengantar Kebijakan Publik dan Hukum Komparatif di Asia. Dalam sesi tanya jawab, beberapa mahasiswa berdiskusi lebih detail terkait sistem jaminan sosial nasional yang berlaku di Indonesia dan solusi atas permasalahan penyelenggaraan jaminan sosial di negara-negara dengan rasio kelahiran rendah seperti Jepang.
[hhw]
Artikel ini bersumber dari www.merdeka.com.
