5 Kebijakan BI di 2023, Nomor 3 Dorong Integrasi Ekonomi Digital

portalutama.com – JAKARTA, Bank Indonesia (BI) menyiapkan 5 kebijakan di Tahun 2023 untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan ekonomi Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang dibayangi ancaman resesi.

“Arah kebijakan BI di 2023 akan terus diarahkan sebagai bagian dari bauran kebijakan nasional untuk menghadapi tantangan perlambatan ekonomi dan risiko inflasi di berbagai negara,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dalam Pertemuan Tahunan BI 2022 di Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Berikut 5 kebijakan BI di 2023 untuk menjaga ketahanan dan pemulihan ekononomi:

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yang akan diterapkan BI di 2023 difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah untuk pengendalian inflasi agar kembali ke sasaran lebih awal sebagai bagian dari langkah mitigasi terhadap dampak rambatan gejolak global, serta dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

BI akan secara konsisten melanjutkan respons kebijakan suku bunga melalui kalibrasi secara terukur (well-calibrated), perencanaan yang matang (well-planned), dan dikomunikasikan secara transparan (well-communicated) untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi inti lebih awal yaitu pada semester I 2023.

2. Kebijakan Makroprudensial

BI akan tetap melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar di 2023 untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau.

3. Kebijakan Digitalisasi Sistem Pembayaran

Kebijakan ini berdasarkan blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang satu bahasa, satu bangsa dan satu nusa, terus didorong untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerja sama sistem pembayaran antarnegara, serta tahapan pengembangan Digital Rupiah sebagaimana “white paper” yang juga diluncurkan pada penyelenggaraan PTBI 2022.

4. Kebijakan Akselerasi Pendalaman Pasar Uang dan Valas

Sesuai Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan, pembangunan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.

5. Kebijakan Pengembangan Keuangan Inklusif UMKM dan Syariah

Program-program pengembangan keuangan inklusif pada UMKM dan keuangan Syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

“Lima arah kebijakan BI tersebut akan diperkuat dengan koordinasi erat bersama Pemerintah Pusat dan Daerah serta mitra strategis melalui TPIP dan TPID, serta GNPIP di berbagai daerah untuk mendukung pengendalian inflasi,” tutur Perry.

Editor : Jeanny Aipassa

error: Content is protected !!