Daftar Bersama ke KPU, Pakar Politik BRIN Sebut Soliditas KIB Masih Terjaga 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Utama sekaligus pakar politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai, kedatangan tiga partai anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) ke KPU secara bersama menjadi sinyal kesolidan masih terjaga.

Adapun KIB beranggotakan Partai Golkar, PAN dan PPP.

“Saya membaca mereka relatif solid, relatif masih menjaga kebersamaannya,” kata Zuhro, kepada wartawan, Rabu (10/8/2022).

Zuhro menilai soliditas itu baru akan mendapati ujian ketika tiba masa pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Baca juga: PPP Tegaskan Komitmen KIB Hadirkan Pemilu Cerdas

Kendati demikian, KIB bisa menghadapi ujian itu dengan menjalin kesepakatan di internal KIB. 

Menurutnya, sejauh ini, di antara anggota KIB, Golkar menjadi partai yang sudah terang-terang mengajukan Airlangga Hartarto sebagai capres.

“Kayaknya bisa saja disepakati capresnya dari dia, bertiga bersepakat, salah satu dari kader berarti adalah Airlangga Hartarto. Baru untuk mendongkrak diambil dari luar. Itu kan kesepakatan yang tidak bisa tanpa bumbu-bumbu, mengaitkan dengan masalah dana dan sebagainya,” ujarnya.

Sebelumnya, tiga partai anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mendaftarkan diri bersamaan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memiliki semangat yang sama dalam Pemilu 2024.

Baca juga: PAN, Golkar dan PPP Daftar Pemilu 2024, Zulhas: Kami Siap Lahir Batin Sukseskan Pemilu 2024

KIB mendorong untuk pesta demokrasi yang jujur-adil, demokrastis, dan menolak politik yang mengedepankan isu promordial.

“Kami memiliki semangat yang sama untuk menyambut pesta demokrasi yang akan diselenggarakan dalam Pileg dan Pilpres 2024. Ini adalah Pemilu yang ke-13 yang dilaksanakan di Indonesia,” ujar Airlangga.

KIB, lanjut Airlangga, juga mendorong untuk pemilu yang dilaksanakan secara jurdil, demokratis dan tidak menggunakan isu-isu primordial yang akhirnya hanya memecah belah bangsa. 

“Kita memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas politik. Karena dengan stabilitas politik, maka pembangunan dapat terus dilakukan. Oleh karenanya, Pemilu harus dilaksanakan sesuai jadwalnya, yaitu di bulan Februari 2024,” tandasnya.


Artikel ini bersumber dari www.tribunnews.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *